Subdit III Ditres PPA / PPO Polda Jatim Tangkap Warga Suriah Pemilik Resto di Sidoarjo Jawa Timur, 19 Pekerja Jadi Korban

Subdit III Ditres PPA / PPO Polda Jatim Tangkap Warga Suriah Pemilik Resto di Sidoarjo Jawa Timur, 19 Pekerja Jadi Korban

SURABAYA  (tribratanews.jatim.polri.go.id) – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 19 orang diduga menjadi korban eksploitasi, termasuk satu anak di bawah umur, Rabu (11/11/2026)

 

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) pemilik restoran, sebagai tersangka. Praktik dugaan eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mendampingi Dirres PPA PPO Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum, Rabu (11/11/2026) mengatakan, pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Jatim bersama instansi terkait dalam memberantas TPPO dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk eksploitasi.

 

“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi,” ujar Jules.

 

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, sejak terbentuk pada 12 Januari hingga 10 November 2026, Ditres PPA/PPO Polda Jatim bersama polres jajaran telah mengungkap 45 perkara TPPO.

 

Rinciannya, 30 perkara ditangani Polda Jatim dengan 21 tersangka. Sebanyak 11 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, polres jajaran menangani 15 perkara.

 

“Untuk periode Oktober hingga November 2026, kami bersama polres jajaran berhasil mengungkap 16 perkara, terdiri dari sembilan perkara di Polda Jatim dan tujuh perkara di polres jajaran. Kasus yang ditangani meliputi PMI nonprosedural, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, hingga eksploitasi anak,” jelas Ganis.

 

Terkait kasus di Sidoarjo, tersangka FD diduga merekrut pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja. Para pekerja kemudian dipekerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan, meskipun restoran tersebut diketahui belum beroperasi.

 

Para korban menerima upah sekitar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Bahkan, mereka diancam dikenakan denda sebesar Rp 5 juta hingga Rp 15 juta apabila mengundurkan diri dalam kurun waktu tiga bulan.

 

“Tersangka diduga memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Para pekerja juga diberikan beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan melampaui batas kemampuan,” ungkap Ganis.

 

Selain dugaan eksploitasi ekonomi, penyidik juga mendalami dugaan eksploitasi seksual terhadap dua korban laki-laki berinisial MIP dan MFP. Keduanya diduga mendapat ancaman dan paksaan untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual setelah sebelumnya dituduh menghasut calon karyawan agar tidak bekerja di restoran tersebut.

 

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, kaus hitam, celana dalam, celana panjang, kutipan akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja.

 

Tersangka disangkakan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta/atau Pasal 185 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ancaman pidana maksimal yang disampaikan penyidik mencapai 15 tahun penjara.

 

Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur, Shinta Mawardiana, S.E., M.A., mengapresiasi respons cepat Polda Jatim dalam menangani kasus TPPO. Pihaknya turut memberikan pendampingan kepada korban perempuan dan anak.

 

“Kami menyediakan rumah aman, melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban secara menyeluruh, memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikologis melalui psikolog klinis, serta pendampingan hukum apabila diperlukan,” kata Shinta.

 

Di sisi lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa tersangka FD merupakan pemegang izin tinggal terbatas (KITAS) investor selama dua tahun dan masuk ke Indonesia pada Maret 2026.

 

“Proses hukum terhadap yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu di Indonesia. Setelah ada putusan pengadilan, selanjutnya dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asalnya sesuai ketentuan,” jelas Agus.

 

Menutup keterangannya, Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan janji gaji besar, khususnya ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas.

 

“Kami mengimbau masyarakat Jawa Timur agar memastikan legalitas perusahaan, dokumen, dan prosedur pemberangkatan sebelum menerima tawaran pekerjaan. Terlebih saat ini terdapat tawaran pekerjaan ke sejumlah negara yang sedang mengalami konflik,” pungkasnya.

 

Polda Jatim bersama instansi terkait berkomitmen memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas TPPO melalui semangat Jogo Jatim, sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi. (hms/mbah)