Ribuan Burung Tanpa Dokumen Gagal Diselundupkan di Sidoarjo Jawa Timur, Dittipidter Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka

Ribuan Burung Tanpa Dokumen Gagal Diselundupkan di Sidoarjo Jawa Timur, Dittipidter Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka

SIDOARJO (tribratanews.jatim.polri.go.id) - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan ribuan burung dari luar negeri yang masuk ke wilayah Jawa Timur tanpa dilengkapi dokumen karantina. Sebanyak 3.394 ekor burung diamankan dari sebuah rumah sekaligus gudang di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

 

Pengungkapan tersebut dilakukan Satgas Penyelundupan Dittipidter Bareskrim Polri bersama sejumlah stakeholder terkait, di antaranya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, serta Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim.

 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, perlindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, sekaligus keamanan sumber daya alam Indonesia.

 

“Setiap memasukkan hewan, ikan, tumbuhan maupun media pembawa lainnya dari wilayah luar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan karantina dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” kata Kombes Pol Jules, Jumat (2/10/2026).

 

Lebih lanjut Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, penegakan hukum di bidang karantina membutuhkan sinergi lintas instansi. Selain kepolisian, upaya tersebut melibatkan karantina, instansi konservasi sumber daya alam, imigrasi, Bea Cukai, serta stakeholder terkait lainnya.

 

“Pengungkapan perkara ini merupakan hasil kerja bersama dan koordinasi antara Direktorat Tipidter Bareskrim Polri dengan berbagai stakeholder terkait yang ada di Jawa Timur,” ujarnya.

 

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Setyo Kusheriatno menjelaskan, dari hasil penyidikan, ribuan burung tersebut diduga masuk dari luar wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal.

 

Burung-burung itu dibawa menggunakan dua unit truk dan tiba di sebuah rumah atau gudang di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, pada 28 September 2026 sekitar pukul 18.30 WIB. Dari 3.394 ekor burung yang diamankan, penyidik mengidentifikasi tiga jenis burung.

 

Rinciannya, sebanyak 444 ekor burung Hwamei atau Chinese Hwamei (Garrulax canorus), terdiri dari 404 ekor hidup dan 40 ekor mati. Kemudian 116 ekor burung Jalak Hongkong atau Black-collared Starling (Gracupica nigricollis), dengan 107 ekor hidup dan sembilan ekor mati.

 

Sementara burung Poksai Hongkong atau Black-Throated Laughingthrush (Pterorhinus chinensis) berjumlah 2.834 ekor, terdiri dari 2.722 ekor hidup dan 112 ekor mati. Selain burung, penyidik juga menyita 50 kandang atau box pengiriman berbahan kayu dan 10 kandang atau box berbahan besi.

 

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan dua warga negara Vietnam yang berada di lokasi. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menetapkan dua WNA Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka. Keduanya kini ditahan di Rutan Polda Jawa Timur.

 

Keduanya diduga berperan melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung ke wilayah Sidoarjo, memastikan jumlah burung yang hidup maupun mati setelah tiba, serta merawat burung dengan memberikan makan dan minum setelah menempuh perjalanan panjang.

 

Berdasarkan hasil penyidikan, LVT dan LN berada di Indonesia sejak 22 September 2026 setelah berangkat dari Ho Chi Minh, Vietnam, menuju Jakarta menggunakan pesawat komersial. Keduanya kemudian tiba di lokasi penyimpanan burung di Sidoarjo pada 28 September 2026 bersamaan dengan kedatangan burung-burung yang diduga bukan satwa endemik Indonesia.

 

Penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

 

Pasal tersebut mengatur larangan memasukkan media pembawa tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat, serta tidak melaporkan atau menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina untuk keperluan tindakan karantina, pengawasan dan/atau pengendalian. Ancaman pidananya paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

 

Kombes Pol Setyo Kusheriatno menegaskan, penyidik masih akan mendalami perkara tersebut, termasuk mengungkap lebih jauh jaringan dan modus yang digunakan hingga ribuan burung tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia.

 

“Perkara ini tidak hanya berhenti di sini. Kita akan terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap modus yang dilakukan oleh kedua WNA ini sehingga dapat memasukkan burung-burung tersebut ke dalam wilayah NKRI,” demikian keterangan dalam konferensi pers Dittipidter Bareskrim Polri.

 

Dittipidter Bareskrim Polri juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan, khususnya media pembawa berupa satwa atau burung. Praktik tersebut dinilai berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan menimbulkan potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

 

Penegakan hukum tersebut akan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, kepolisian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi serta mencegah masuknya satwa atau burung dari luar negeri secara ilegal ke wilayah Indonesia. (hms/mbah)