Ditres PPA dn PPO Polda Jatim: Proses Hukum Kasus Penganiayaan Anak Berjalan Profesional, Pastikan Keadilan bagi Korban
SURABAYA (tribratanews.jatim.polri.go.id) – Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur memastikan penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Mengingat, terduga pelaku ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), penanganannya mengacu pada mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan, keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memahami harapan masyarakat agar perkara ini ditangani secara serius serta memberikan keadilan.
“Sejak menerima informasi mengenai peristiwa tersebut, Satres PPA Polrestabes Surabaya telah melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur juga telah melakukan asistensi untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel,” ujar Ganis pada wartawan saat dorstop, Senin (19/10/2026)
Ganis menegaskan, proses penanganan perkara tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Menurut Ganis, karena yang diduga melakukan perbuatan tersebut ABH, penanganannya wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 21 yang mengatur penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.
Dalam ketentuan tersebut, penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial.
Mekanisme tersebut merupakan bagian dari penanganan khusus terhadap anak yang belum berumur 12 tahun. Penanganannya tidak dapat disamakan dengan proses peradilan pidana terhadap anak yang telah memenuhi batas usia sesuai ketentuan UU SPPA.
“Kami memahami harapan masyarakat, terutama keluarga korban, untuk mendapatkan kejelasan dan rasa keadilan. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bukan berarti mengabaikan hak dan keadilan bagi korban,” jelas Ganis
Ganis menambahkan, kepolisian berkewajiban menjalankan proses penanganan perkara sesuai hukum sekaligus memastikan kepentingan korban tetap menjadi perhatian.
Polda Jatim memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (hms/mbah)








